5ca5c9ac8629d_bimbingan-teknis-tata-cara-pengisian-laporan-kegiatan-penanaman-modal-lkpm-secara-online

Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Online

Dalam rangka meningkatkan wawasan mengenai penyampaian kewajiban LKPM online di Jawa Barat, DPMPTSP menyelenggarakan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Online terhadap ASN DPMPTSP Kota Bandung. Bertempat di Ruang Rapat Moh. Toha DPMPTSP Kota Bandung, Selasa (02/04/19).

Hadir sebagai narasumber, Analis Penanaman Modal di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Rispiaga. Dalam paparannya, Rispiaga menjelaskan bahwa secara normatif, peranan investor dalam mematuhi kegiatan evaluasi penanaman modal adalah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang merupakan laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi oleh penanam modal sebagai bahan kajian pelaksanaan penanaman modal yang lebih baik. “Di LKPM itu selain perusahaan harus menyampaikan laporan realisasi investasinya, disitu juga ada kolom permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Itu adalah bentuk komunikasi investor dan pemerintah. Apabila ada permasalahan yang disampaikan, pihak pemerintah dapat membantu untuk memfasilitasi penyelesaian masalahnya”, terangnya.

Setiap daftar isian yang tercantum dalam LKPM merupakan gambaran perkembangan penanaman modal yang disampaikan perusahaan PMA/PMDN. “Makin banyak perusahaan PMA/PMDN menyampaikan LKPM akan makin menggambarkan perkembangan realisasi dan kinerja investasi”, lanjutnya.

Ketentuan umum LKPM adalah pelaku usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan investasi diatas Rp. 500 juta wajib menyampaikan LKPM tahap konstruksi dan produksi setiap 3 bulan sekali secara online melalui SPIPISE. LKPM disampaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan April, Juli, Oktober dan Januari.

Perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM dapat dikenakan sanksi, dimulai dari peringatan tertulis, lalu pembatasan kegiatan usaha, kemudian pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau perizinan penanaman modal dan/atau fasilitas penanaman modal.

5d26baaf642b2_sosialisasi-mengenai-izin-penyelenggaraan-reklame

Sosialisasi mengenai Izin Penyelenggaraan Reklame

Pada kesempatan tersebut, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan D2 DPMPTSP Kota Bandung, Windhy Wuryaning Tyas, ST menjelaskan tata cara pengajuan Izin Reklame Permanen yang saat ini dapat diajukan secara online melalui dpmptsp.bandung.go.id dan juga aplikasi GAMPIL.

Analisis Pajak Reklame BPPD Kota Bandung, Cecep Sutisna,S.Sos,M.Si memaparkan terkait Peraturan Walikota nomor 727 tahun 2018  tentang pajak reklame by tayang. Beliau menyampaikan bahwa reklame identitas tidak dipungut pajak, lain halnya dengan reklame yang sudah memiliki nilai dagang yang dikenakan pajak.

Hadir juga sebagai narasumber, Kabid Ketentraman, Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik SatpolPP Kota Bandung, Taspen Effendi,SH.,M.Si, serta Kabid Penegak Produk Hukum Daerah SatpolPP Kota Bandung, Idris Kuswandi,S.IP.,M.Si, menjelaskan mengenai proses penertiban reklame.

Acara yang dihadiri oleh pelaku usaha yang berkegiatan usaha di BEC tersebut diisi dengan simulasi pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame dan diakhiri dengan tanya jawab. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dari para pengusaha atau pelaku usaha di Kota Bandung terhadap aturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan perizinan.

5d26bc8ccfbb6_rapat-koordinasi-pembahasan-rekomendasi-kawasan-keselamatan-operasi-penerbangan-kkop-untuk-persyaratan-imb

Rapat Koordinasi Pembahasan Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) untuk persyaratan IMB

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A DPMPTSP Kota Bandung, Drs. Rosyidi Santono M.AP memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) untuk persyaratan IMB, bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Kota Bandung, Senin (17/06/19).

Hadir dalam rapat tersebut, perwakilan dari Lanud Husen Sastranegara, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Tata Ruang Kota Bandung, Kepala Bidang Advokasi DPMPTSP Kota Bandung serta perwakilan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Rekomendasi Ketinggian Bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) disyaratkan untuk bangunan dengan kategori diatas 4 lantai atau luas bangunan diatas 10.000 meter persegi dengan kajian AMDAL.  Rekomendasi KKOP merupakan kewenangan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Bagi pemohon IMB baru dengan kategori tersebut, bisa mendapatkan surat persetujuan dari Lanud Husen, yang selanjutnya bisa dijadikan lampiran untuk mendapatkan rekomendasi dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I.

5d26bb45505ca_laporan-kegiatan-penanaman-modal-lkpm-secara-online-bagi-para-pelaku-usaha-di-kota-bandung

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online bagi para pelaku usaha di Kota Bandung

Sekretaris DPMPTSP Kota Bandung, Drs. Anton Sugiana, M.Si memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan yang diselenggarakan sebagai sarana pembekalan, penambahan wawasan dalam penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online bagi para pelaku usaha di Kota Bandung.

“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka pelayanan perizinan di kota Bandung harus terintegrasi dengan Online Single Submission atau OSS yang bertujuan agar proses perizinan terstandarisasi secara nasional di mana OSS itu sendiri merupakan pintu tunggal perizinan untuk kegiatan usaha, sedangkan LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha”, jelas Anton.

Setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan LKPM secara daring dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik atau SPIPISE dimana penyampaian LKPM wajib dilaporkan setiap 3 bulan atau triwulan masa konstruksi dan kegiatan usaha sudah berproduksi komersial.

Dalam kesempatan ini, hadir sebagai narasumber dari BKPM RI, yaitu Kasubdit Jawa Barat, Abdul Qodir yang memaparkan kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta Kadis Sektor Primer dan Tersier Subdit Wilayah Jawa Barat, Sulastri yang memaparkan penerapapn sistem LKPM.

Kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi di Kota Bandung dan menyelesaikan fasilitasi permasalahan para pelaku usaha.

5d26bd242e668_rapat-teknis-pembahasan-permohonan-baru-reklame-pada-bando-jalan-provinsi-dan-jalan-nasional

Rapat Teknis Pembahasan Permohonan Baru Reklame pada Bando Jalan Provinsi dan Jalan Nasional

Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan D2, Windhy Wuryaning Tyas memimpin Rapat Teknis Pembahasan Permohonan Baru Reklame pada Bando Jalan Provinsi dan Jalan Nasional di Ruang Rapat Moh. Toha DPMPTSP Kota Bandung, Kamis (04/07/19).

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, salah satu cara pasang reklame di dalam sarana dan prasarana kota adalah pada bando jalan. 

Windhy menjelaskan bahwa bando hanya diperbolehkan dipasang pada kawasan selektif, seperti yang telah diatur pada Perwal. Selain itu hal yang perlu diperhatikan dalam pengajuan bando yaitu ketersediaan kuota bando, tema desain dan estetika.

“Untuk permohonan bando, baik baru atau perpanjangan, harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota terlebih dahulu”, jelas Windhy. Bando yang terletak di jalan provinsi dan jalan nasional, harus mendapatkan  rekomendasi atau persetujuan dari dinas terkait sebagai pengelola jalan. Selain itu, gambar konstruksi bando harus di tandatangani konsultan ahli yang sudah bersertifikat serta melampirkan pemberitahuan masyarakat dan persetujuan dari kewilayahan.

Rapat tersebut mengundang Kepala PPK II Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Bandung, perwakilan dari Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Ikatan Pengusaha Reklame Kota Bandung (IPRKB), dinas teknis terkait reklame, para camat serta pengusaha pemohon IPR bando.

Pada kesempatan tersebut, pemohon melakukan presentasi mengenai permohonan bando, yaitu titik lokasi, ukuran, desain dan dokumen persyaratan. Permohonan lalu dibahas satu persatu dan diberikan arahan oleh dinas terkait.